JAKARTA – Yayasan Pemuda untuk Perdamaian Indonesia (YPPI) mendorong pendekatan pembangunan nasional yang memberikan ruang lebih besar bagi keterlibatan masyarakat adat.
Masyarakat di wilayah pembangunan dinilai perlu ditempatkan sebagai bagian dari proses perencanaan, pelaksanaan hingga penerima manfaat pembangunan.
Pandangan tersebut menjadi salah satu perhatian YPPI setelah organisasi tersebut resmi dideklarasikan pada 4 September 2026.
Ketua Umum YPPI, Alfred Pabika, menegaskan bahwa keberadaan masyarakat adat merupakan bagian penting dari kekayaan sosial dan kebudayaan Indonesia.
Selain memiliki sistem nilai dan tradisi sendiri, masyarakat adat juga berperan dalam menjaga tanah, hutan, sumber daya alam serta berbagai bentuk kearifan lokal.
Namun dalam proses pembangunan, masyarakat adat masih menghadapi sejumlah persoalan, antara lain pengakuan terhadap hak, kepastian wilayah, konflik agraria, perlindungan budaya dan kelestarian lingkungan.
YPPI melihat persoalan tersebut membutuhkan pendekatan yang mengedepankan komunikasi, keadilan dan keterlibatan masyarakat.
Pembangunan dan Masyarakat Tidak Harus Berhadapan
YPPI menegaskan bahwa perlindungan terhadap masyarakat adat bukan berarti menolak pembangunan.
Sebaliknya, pembangunan dapat tetap berjalan dengan melibatkan masyarakat sebagai mitra.
Pendekatan partisipatif dianggap penting untuk mengurangi kesenjangan antara kepentingan pembangunan dan kebutuhan masyarakat di wilayah yang terdampak langsung.
Ketika masyarakat dilibatkan sejak awal, berbagai potensi persoalan dapat dibicarakan melalui dialog sehingga keputusan yang diambil dapat mempertimbangkan kepentingan lebih banyak pihak.
YPPI berharap pola pembangunan seperti ini dapat memperkuat kepercayaan antara masyarakat, pemerintah dan pelaku usaha.
Pada saat yang sama, masyarakat juga memperoleh ruang untuk menyampaikan pengetahuan lokal serta pandangan mereka mengenai wilayah yang selama ini menjadi tempat hidup dan sumber penghidupan.
Dorong Advokasi dan Penguatan Kebijakan
Dalam menjalankan misinya, YPPI akan mengembangkan kegiatan yang berkaitan dengan mediasi, advokasi, pendidikan, penelitian, dokumentasi, kampanye publik, pembangunan jejaring serta penguatan kebijakan.
Program tersebut ditujukan untuk memperkuat posisi masyarakat sekaligus membuka ruang komunikasi dengan para pengambil kebijakan.
YPPI juga memberikan perhatian terhadap perkembangan regulasi mengenai masyarakat adat.
Organisasi tersebut ingin ikut menyumbangkan pemikiran dan kajian yang dapat memperkuat perlindungan serta keterlibatan masyarakat adat dalam pembangunan.
Menurut YPPI, keberadaan regulasi yang kuat diperlukan untuk memberikan kepastian bagi masyarakat sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
Bangun Kemitraan Lintas Sektor
Untuk mencapai tujuan tersebut, YPPI membuka ruang kolaborasi dengan berbagai pihak.
Pemerintah, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dunia usaha, tokoh masyarakat, komunitas adat dan kelompok pemuda diharapkan dapat menjadi bagian dari jejaring yang dibangun.
Kolaborasi dinilai penting karena persoalan pembangunan dan masyarakat adat memiliki banyak dimensi dan tidak dapat diselesaikan oleh satu institusi saja.
Melalui pendekatan tersebut, YPPI berharap pembangunan Indonesia dapat terus berkembang tanpa meninggalkan masyarakat yang hidup di dalamnya.
Masyarakat adat diharapkan tidak sekadar menjadi pihak yang terkena dampak pembangunan, tetapi ikut menjadi subjek yang berperan, didengar dan mendapatkan manfaat nyata dari pembangunan nasional.