Hari Tani Nasional, YPPI Serukan Perlindungan Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat di Papua Selatan

Merauke, Papua Selatan — Bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional, 24 September 2026, Yayasan Pemuda untuk Perdamaian Indonesia (YPPI) menyuarakan pentingnya perlindungan […]

Hari Tani Nasional, YPPI Serukan Perlindungan Ruang Hidup dan Hak Masyarakat Adat di Papua Selatan
Bagikan WA f

Merauke, Papua Selatan — Bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional, 24 September 2026, Yayasan Pemuda untuk Perdamaian Indonesia (YPPI) menyuarakan pentingnya perlindungan terhadap petani, masyarakat adat, serta ruang hidup masyarakat di tengah pelaksanaan berbagai proyek pembangunan strategis nasional di Papua Selatan.

Alfred Pabika, Ketua Yayasan Pemuda untuk Perdamaian Indonesia (YPPI), menyampaikan seruan tersebut saat berada di wilayah Merauke, Papua Selatan. Dalam kesempatan itu, YPPI menegaskan bahwa pembangunan nasional perlu berjalan beriringan dengan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat sebagai pemilik dan penjaga wilayah adat.

Menurut YPPI, kehadiran proyek strategis nasional (PSN) di Papua Selatan perlu mendapatkan perhatian serius, terutama berkaitan dengan keberadaan masyarakat adat yang kehidupannya memiliki keterikatan erat dengan tanah, hutan, sumber pangan, serta lingkungan di wilayah adat mereka.

“Kami hari ini berada di salah satu wilayah proyek strategis nasional yang ada di Papua Selatan. Kami hadir untuk membangun dialog dan komunikasi bersama masyarakat adat, serta memastikan agar pembangunan tetap menghormati, mengakui dan menjaga hak masyarakat sebagai pemilik wilayah,” ujar Ketua YPPI.

YPPI menilai dialog dengan masyarakat adat menjadi bagian penting dalam memastikan setiap agenda pembangunan tidak mengabaikan suara, kebutuhan, serta hak masyarakat yang terdampak.

Persoalan mengenai dampak PSN di Merauke sendiri telah menjadi perhatian berbagai pihak. Sejumlah masyarakat adat dan organisasi masyarakat sipil sebelumnya menyampaikan kekhawatiran terkait tanah adat, hutan, sumber penghidupan, serta perubahan sosial dan lingkungan akibat pembangunan berskala besar. Di sisi lain, pemerintah menyampaikan bahwa pembangunan kawasan tersebut diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan, energi dan pertumbuhan ekonomi, serta menekankan pentingnya sosialisasi dan komunikasi dengan masyarakat. Dalam konteks tersebut, YPPI mendorong agar pembangunan tidak hanya dilihat dari aspek investasi, infrastruktur dan target produksi, tetapi juga dari perspektif keberlanjutan ruang hidup dan pemenuhan hak masyarakat adat.

Hari Tani Nasional: Petani Sejahtera, Pangan Kuat, Rakyat Sejahtera

Momentum Hari Tani Nasional juga menjadi kesempatan bagi YPPI untuk memberikan penghormatan kepada para petani yang selama ini menjadi bagian penting dalam menjaga ketahanan pangan Indonesia.

“Bersama masyarakat, kami dari Yayasan Pemuda untuk Perdamaian Indonesia mengucapkan selamat Hari Tani Nasional. Petani sejahtera, pangan kuat, rakyat sejahtera,” kata Ketua YPPI.

Hari Tani Nasional diperingati setiap 24 September dan memiliki keterkaitan historis dengan lahirnya Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Pemerintah juga memperingati Hari Tani Nasional 2026 pada 24 September. Bagi YPPI, ketahanan pangan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan petani dan masyarakat yang selama ini mengelola serta menggantungkan kehidupannya pada tanah dan sumber daya alam.

Karena itu, pembangunan ketahanan pangan harus tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan, keberadaan masyarakat lokal, serta penghormatan terhadap hak masyarakat adat.

YPPI Ajak Pemuda dan Masyarakat Sipil Terlibat

YPPI juga mengajak berbagai elemen masyarakat untuk ikut mengambil bagian dalam upaya memperkuat perlindungan hak masyarakat adat dan memastikan pembangunan berjalan secara terbuka serta partisipatif.

Ajakan tersebut ditujukan kepada organisasi masyarakat, lembaga sosial, komunitas, mahasiswa, pemuda, akademisi, serta berbagai elemen masyarakat sipil agar bersama-sama membangun ruang dialog dan advokasi.

“Kami mengajak semua elemen, lembaga, kawan-kawan pemuda untuk terlibat bersama-sama dalam mengadvokasi dan melindungi hak masyarakat. Kita harus berbicara tentang ruang hidup masyarakat, hak-hak masyarakat adat, dan bagaimana pembangunan masuk ke wilayah mereka,” tegasnya.

YPPI menekankan bahwa keterlibatan masyarakat bukan dimaksudkan untuk menghambat pembangunan, melainkan memastikan pembangunan dapat berlangsung dengan menghormati hak masyarakat serta memperhatikan kondisi sosial, budaya dan lingkungan setempat. Menurut YPPI, masyarakat adat harus ditempatkan sebagai bagian penting dalam proses pembangunan, bukan sekadar sebagai objek pembangunan.

Pembangunan Harus Menghormati Masyarakat Adat

YPPI berpandangan bahwa pembangunan nasional akan memiliki makna yang lebih kuat apabila manfaatnya dapat dirasakan masyarakat tanpa mengorbankan ruang hidup dan hak-hak dasar masyarakat yang berada di wilayah pembangunan.

Atas dasar itu, YPPI mendorong pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat dialog, transparansi informasi, partisipasi masyarakat, serta mekanisme perlindungan terhadap hak masyarakat adat dalam setiap tahapan pembangunan.

“Kita wajib terlibat untuk mengadvokasi dan memperjuangkan hak-hak masyarakat adat,” tutup Ketua YPPI.

Dari Merauke, Papua Selatan, YPPI kembali menegaskan komitmennya untuk membangun ruang dialog, memperkuat perdamaian, serta mendorong pembangunan yang menempatkan manusia, masyarakat adat dan keberlanjutan lingkungan sebagai bagian penting dari masa depan Indonesia.

Selamat Hari Tani Nasional 2026.

Petani Sejahtera, Pangan Kuat, Rakyat Sejahtera.

Yayasan Pemuda untuk Perdamaian Indonesia (YPPI)