JAKARTA, 29 Oktober 2026 — Yayasan Pemuda untuk Perdamaian Indonesia (YPPI) menyelenggarakan Dialog Publik Kepemudaan bertajuk “Refleksi Hari Sumpah Pemuda 1928: Reorientasi Peran Pemuda dalam Menjawab Tantangan Demokrasi dan Keadilan Sosial untuk Mewujudkan Indonesia Emas 2045”
Kegiatan ini menjadi ruang perjumpaan lintas organisasi mahasiswa, aktivis, dan elemen kepemudaan untuk merefleksikan kembali makna Sumpah Pemuda sekaligus membahas tantangan demokrasi, ketimpangan sosial, persoalan masyarakat adat, serta arah gerakan pemuda dalam mengawal masa depan Indonesia.
Dialog tersebut diikuti sekitar 90 peserta yang berasal dari berbagai organisasi dan badan eksekutif mahasiswa, di antaranya Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia (PMKRI), serta BEM dari sejumlah perguruan tinggi. Keberagaman latar belakang peserta menghadirkan ruang pertukaran gagasan yang mempertemukan berbagai pengalaman, pandangan, dan kegelisahan generasi muda terhadap kondisi bangsa.
Sumpah Pemuda Harus Diterjemahkan Menjadi Gerakan Nyata
Dalam forum tersebut, Sumpah Pemuda tidak hanya direfleksikan sebagai peristiwa sejarah, tetapi juga sebagai komitmen kebangsaan yang harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Persatuan Indonesia dinilai perlu dibangun melalui solidaritas lintas organisasi, penghormatan terhadap perbedaan, keberanian menyampaikan kritik, dan kepedulian terhadap persoalan masyarakat.
Diskusi menyoroti pentingnya mentransformasikan nilai-nilai Sumpah Pemuda agar tetap relevan di tengah polarisasi sosial-politik, perkembangan teknologi digital, serta tantangan partisipasi generasi muda dalam kehidupan demokrasi. Pemuda didorong untuk tidak berhenti pada partisipasi elektoral, tetapi juga mengambil peran dalam mengawasi kebijakan publik, memperkuat literasi politik, melawan disinformasi, serta memastikan bahwa kepentingan masyarakat tetap menjadi pertimbangan utama dalam pengambilan keputusan.
Lima Perspektif Narasumber, Satu Kepedulian terhadap Masa Depan Bangsa
Dialog publik menghadirkan lima narasumber yang menyampaikan perspektif berdasarkan pengalaman organisasi, gerakan mahasiswa, dan aktivisme masyarakat.
Rizki Alif Maulana, Kabid ESDM Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) sekaligus tokoh pemuda Aceh, menekankan pentingnya tanggung jawab pemuda dalam mengawal penegakan hukum dan memperjuangkan kepentingan masyarakat. Ia mengangkat persoalan banjir di Aceh, kebakaran hutan dan lahan, serta tantangan desentralisasi yang berkaitan dengan kondisi sosial-ekonomi masyarakat di daerah.
Andreyan Drakel dari Badan Lingkungan Hidup Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB PMII) menyoroti tantangan gerakan mahasiswa dalam memperjuangkan perubahan sosial. Ia mengajak generasi muda untuk membangun gerakan yang mampu memperjuangkan cita-cita bersama, memperkuat partisipasi publik, dan merespons persoalan demokrasi secara serius.
Wage Rudolf Raubun, Sekfung Masyarakat Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI), menekankan pentingnya keterlibatan pemuda dalam sistem dan proses pengambilan keputusan. Menurut perspektif yang disampaikannya, perubahan tidak cukup hanya diperjuangkan dari luar, tetapi juga membutuhkan kehadiran generasi muda yang sadar, kritis, dan berintegritas di dalam institusi.
Sementara itu, Wempy Habary, Kabid Hukum dan HAM Eksekutif Nasional Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (EN LMND), mengangkat persoalan ketimpangan sosial dan arah kebijakan publik, termasuk perhatian terhadap anggaran pendidikan serta implementasi amanat Pasal 33 UUD 1945. Ia menegaskan bahwa perjuangan pemuda dalam mendorong keadilan sosial masih menghadapi berbagai tantangan.
Dari perspektif Papua, Charles Kossay, S.Sos., M.Sos., aktivis Papua, menyoroti persoalan kepercayaan masyarakat, pengalaman traumatis terkait kehadiran aparat militer, keterbatasan demokrasi yang dirasakan sebagian masyarakat Papua, serta kepentingan masyarakat adat dalam kebijakan pembangunan dan pengelolaan sumber daya alam.
Berbagai pandangan tersebut memperlihatkan bahwa agenda kepemudaan tidak dapat dilepaskan dari persoalan demokrasi, pemerataan pembangunan, perlindungan hak masyarakat, dan tanggung jawab negara dalam menghadirkan keadilan bagi seluruh warga.
YPPI Dorong Kolaborasi dan Keberlanjutan Gerakan Pemuda
Melalui dialog ini, YPPI menempatkan ruang diskusi lintas organisasi sebagai salah satu langkah untuk memperkuat komunikasi, membangun solidaritas, dan mendorong kerja sama dalam merespons persoalan kebangsaan.
Sejumlah arah tindak lanjut yang dapat dikembangkan mencakup pendidikan demokrasi dan literasi kebijakan publik, dialog berkelanjutan lintas organisasi, kajian berbasis data mengenai ketimpangan sosial, advokasi keadilan sosial, serta perluasan ruang bagi pemuda Papua, Aceh, Maluku, dan daerah lainnya untuk menyampaikan pengalaman serta kebutuhan masyarakat. Gagasan tersebut menjadi landasan awal bagi pengembangan kerja sama yang lebih konkret. Implementasinya membutuhkan komunikasi lanjutan, perumusan agenda bersama, dan komitmen organisasi yang terlibat.
YPPI memandang bahwa gerakan pemuda perlu terus berkembang melalui perpaduan antara daya kritis, kapasitas intelektual, integritas, dan keberpihakan terhadap kepentingan publik. Kritik terhadap kebijakan perlu disertai kajian yang kuat, sementara solidaritas kebangsaan harus diwujudkan melalui penghormatan terhadap hak-hak masyarakat dan kesediaan bekerja sama melampaui perbedaan.
Indonesia Emas 2045 Harus Dibangun dengan Keadilan
Dialog Publik Kepemudaan ini menjadi pengingat bahwa Indonesia Emas 2045 bukan semata-mata tentang pertumbuhan ekonomi atau kemajuan pembangunan fisik, melainkan juga tentang kualitas demokrasi, pemerataan kesempatan, perlindungan hak warga negara, dan keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah pembangunan.
Semangat Sumpah Pemuda 1928 mengajarkan bahwa persatuan dapat tumbuh di tengah perbedaan ketika terdapat kemauan untuk membangun cita-cita bersama. Dalam konteks hari ini, semangat tersebut menuntut generasi muda untuk melampaui sekat organisasi, memperkuat solidaritas, dan mengarahkan gerakan pada penyelesaian persoalan nyata.
Bagi YPPI, dialog ini merupakan bagian dari upaya mendorong terbentuknya ruang kepemudaan yang terbuka, kritis, inklusif, dan berorientasi pada perdamaian serta keadilan sosial.
Sebab, Peringatan Sumpah Pemuda bukan sekadar seremoni ritual atau nostalgia sejarah, melainkan panggilan konsolidasi untuk membongkar persoalan struktural bangsa hari ini. Visi Indonesia emas 2045 tidak akan terwujud hanya dengan retorika kekuasaan, melainkan harus diperjuangkan dan direbut oleh keberanian generasi muda melalui gagasan dan tindakan nyata.
Yayasan Pemuda untuk Perdamaian Indonesia (YPPI)