JAKARTA – Yayasan Pemuda untuk Perdamaian Indonesia (YPPI) resmi dideklarasikan pada 4 September 2026 sebagai organisasi yang mendorong pemberdayaan generasi muda, perlindungan masyarakat adat, serta terciptanya pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.
Ketua Umum YPPI, Alfred Pabika, mengatakan kehadiran yayasan dilandasi kesadaran bahwa masyarakat adat merupakan bagian penting dari keberagaman Indonesia sekaligus memiliki peran besar dalam menjaga budaya, lingkungan, wilayah adat, dan berbagai nilai kehidupan yang diwariskan dari generasi ke generasi.
Menurut YPPI, pembangunan nasional perlu memberikan ruang yang lebih besar kepada masyarakat, khususnya masyarakat adat, agar tidak sekadar menjadi penerima dampak pembangunan. Masyarakat perlu ditempatkan sebagai pihak yang terlibat sejak proses perencanaan hingga memperoleh manfaat dari berbagai program pembangunan.
Karena itu, YPPI akan mengembangkan kegiatan yang mencakup pendidikan, advokasi, mediasi, penelitian, dokumentasi, kampanye publik serta pembangunan jejaring dengan pemerintah, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil dan komunitas masyarakat adat.
Generasi muda menjadi salah satu fokus utama organisasi. YPPI ingin memperkuat kapasitas dan kepemimpinan pemuda agar mampu terlibat dalam pembangunan sekaligus mengambil peran dalam menjaga kebudayaan, lingkungan dan perdamaian.
Alfred menekankan bahwa perlindungan terhadap masyarakat adat tidak hanya berbicara mengenai pelestarian warisan masa lalu. Hal yang tidak kalah penting adalah memastikan generasi berikutnya tetap memiliki ruang untuk mempertahankan identitas, budaya, lingkungan serta menentukan masa depannya sendiri.
YPPI juga ingin mengambil posisi sebagai jembatan antara aspirasi masyarakat dan berbagai pemangku kepentingan. Organisasi ini mendorong program pembangunan nasional tetap berjalan, namun dengan memastikan masyarakat yang berada di wilayah pembangunan turut dilibatkan dan memperoleh manfaat secara nyata.
Dalam deklarasi tersebut hadir sejumlah tokoh dan undangan, termasuk Sekretaris Daerah Papua Selatan, Pdt. Albert Yoku, Steve Mara dan Fajri, bersama berbagai pihak yang mendukung semangat kolaborasi YPPI.
YPPI Siapkan Kontribusi untuk RUU Masyarakat Adat
Salah satu agenda yang akan mendapat perhatian YPPI adalah perkembangan Rancangan Undang-Undang tentang Masyarakat Adat. YPPI berencana memberikan pemikiran dan masukan akademik agar regulasi tersebut mampu memperkuat posisi masyarakat adat, termasuk dalam pembangunan dan pelaksanaan proyek strategis nasional.
Berdasarkan informasi resmi DPR RI, penyusunan RUU Masyarakat Adat saat ini menjadi bagian dari proses yang dijalankan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI. DPR juga melakukan penjaringan aspirasi di berbagai daerah untuk memperoleh masukan mengenai perlindungan hak, wilayah, budaya dan sumber daya masyarakat adat.
Melalui kehadirannya, YPPI berharap masyarakat adat tidak lagi hanya ditempatkan sebagai objek kebijakan. Mereka perlu memperoleh kesempatan untuk menjadi subjek pembangunan, ikut menyampaikan aspirasi, serta terlibat dalam keputusan yang berkaitan langsung dengan wilayah dan masa depan komunitasnya.
Deklarasi YPPI sekaligus menandai upaya membangun ruang kolaborasi yang lebih luas antara pemuda, masyarakat adat, pemerintah, dunia usaha, akademisi dan masyarakat sipil untuk mendorong pembangunan yang berkeadilan serta perdamaian yang berkelanjutan.